Putusan MK 》Pencemaran Nama Baik

Putusan MK Tentang Pencemaran Nama Baik...

Salah satu ancaman yang dihadapi oleh aktivis adalah jeratan hukum yangditerapkan dengan menggunakan ketentuan hukum pidana dalam KUHP. Pasalpasal yang sering digunakan antara lain adalah KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 tentang tindak pidana pencemaran nama baik; Pasal 160 dan Pasal 161 tentang tindak pidana penghasutan; Pasal 156 tentang penodaan terhadap agama; serta Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 207, dan Pasal 208 yang dikenal dengan istilah hatzai artikelen.

MK telah memeriksa dan memutus 4 (empat) perkara terkait dengan pasal-pasal tersebut di atas, yaitu Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramly, dan Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.

Dalam perkara 013-022/PUU-IV/2006, ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu adalah pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu tuduhan menghina penguasa, sehingga rakyat dapat ditakut-takuti, ditundukkan, dan diatur hidupnya untuk tidak melawan penguasa. Pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena sangat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik ataukah penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal-pasal tersebut menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap karena selalu digunakan aparat hukum terhadap tindakan unjuk rasa di lapangan. Pertimbangan yang lebih mendasar lagi dalam putusan ini adalah: Pertama, MK berpendapat bahwa memang diperlukan perlindungan terhadap martabat pribadi maupun kedudukan pejabat Presiden dan Wakil Presiden, namun Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP memberikan privilege yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan privilege yang berbeda dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedua, jika pasal-pasal itu dihilangkan, martabat pribadi dan pejabat Presiden dan Wakil Presiden masih dilindungi oleh ketentuan Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP dan Pasal 207 KUHP. MK menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Perkara Nomor 6/PUU-V/2007, dr. R. Panji Utomo, mengajukan pengujian Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP. MK mengabulkan permohonan terhadap Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengenai tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap Pemerintah Republik Indonesia. MK berpendapat bahwa rumusan delik pada kedua pasal tersebut adalah delik formal sehingga menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Pasal 154 dan 155 KUHP juga dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Namun, ketentuan tentang makar sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tersebut di atas. Rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum dan secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. MK memutuskan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan terhadap Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP MK menyatakan tidak memiliki kaitan dengan kerugian konstitusional yang diderita pemohon. Dalam perkara Nomor 7/PUU-VII/2009, pemohon mengajukan pengujian Pasal 160 KUHP mengenai tindak pidana penghasutan. MK menyatakan bahwa dalam pasal itu nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang -Undang atau perintah jabatan. Unsur-unsur pidana yang dikandung dalam pasal 160 walaupun bersifat lentur, namun sifatnya universal, artinya unsur-unsur tersebut lazim berlaku di negara yang menganut supremasi hukum. Meskipun demikian, dalam penerapannya, Pasal 160 KUHP harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Oleh karena itu MK menyatakan Pasal 160 KUHP konstitusional bersyarat, yaitu harus diberlakukan sebagai delik materiil sehingga harus ada tindak pidana yang disebabkan oleh penghasutan dimaksud.

Dalam perkara Nomor 14/PUU-VI/2008, diajukan pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207. MK berpendapat bahwa ketentuan pasal-pasal itu berfungsi untuk melindungi kehormatan sebagai salah satu fungsi hukum. Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat, sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah pengejawantahan dari pembatasan itu, sekaligus pengejawantahan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945. MK mengakui bahwa delik penghinaan yang seringkali dijatuhkan kepada warga negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapat, serta mereka yang melakukan aktivitas penyebarluasan informasi. Di samping itu juga, ketentuan tersebut mudah disalahgunakan oleh mereka yang tidak menyukai kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers. Namun menurut MK hal itu merupakan argumentasi yang mempersoalkan penerapan norma, bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma. Kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. MK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dari beberapa putusan MK di atas terdapat ciri umum pertimbangan hukum yang berujung pada putusan mengabulkan, yaitu;

Pertama, ketentuan pidana yang berlaku khusus untuk melindungi negara atau pejabat negara sehingga menimbulkan diskriminasi;

Kedua, ketentuan pidana dimaksud bersifat sangat lentur sehingga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pejabat dengan cara melanggar kebebasan berpendapat dan menyatkan pikiran serta keyakinan;

Ketiga, apabila ketentuan dimaksud dicabut, tidak akan merugikan masyarakat luas karena masih terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk melindungi hak sebagai pribadi maupun sebagai pejabat.

Terhadap ketentuan yang sudah pernah diajukan pengujian ke MK masih terbuka peluang untuk diajukan kembali. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 42 PMK Nomor 06/PMK/2005 sebagai berikut.

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Agar memenuhi ketentuan dimaksud, permohonan pengujian ulang dimungkinkan jika dilakukan oleh pihak yang berbeda, dengan kasus berbeda, dan landasan konstitusional yang dirugikan berbeda. Jika dalam perkara nomor 14/PUU-VI/2008 yang digunakan sebagai alasan kerugian konstitusional adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F, untuk kasus ICW misalnya dapat digunakan Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan “ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Selain itu dapat digunakan pula prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Alasan tersebut dapat diperkuat dengan jaminan hak dalam UU HAM dan berbagai instrumen internasional yang melindungi hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, menyampaikan masukan dan usulan.

Pengujian terhadap Pasal 310 KUHP sebaiknya dilakukan beserta pasal-pasal lain yang terkait dengan pencemaran nama baik, yaitu mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 316 KUHP.

Dalam pokok perkara, yang cukup berat adalah membangun argumentasi bahwa pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Hal itu terjadi karena ketentuan pidana pencemaran nama baik itu ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan setiap orang, bukan hanya pejabat atau institusi negara. Jika ketentuan dimaksud dihilangkan, maka hilang pula ketentuan yang melindungi martabat dan kehormatan setiap orang.

Pengertian pencemaran nama baik atau penghinaan memang sangat luas, tidak hanya menuduhkan atau menyangkakan seseorang melakukan sesuatu yang buruk, padahal tidak demikian halnya, tetapi juga bahkan jika seseorang tersebut benar-benar melakukannya.

Terhadap argumentasi MK bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pasal pencemaran nama baik adalah karena alasan penerapan norma dapat diimbangi dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa perumusan norma hukum yang baik harus menjaga agar norma itu sendiri tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain selain dari tujuan pembuatan norma itu sendiri. Oleh karena itu harus diterapkan prinsip lex stricta. Pada saat suatu norma sering disalahgunakan dalam penerapannya untuk melanggar hak konstitusional warga negara, maka sumber pelanggaran hak konstitusional dimaksud adalah pada rumusan norma itu sendiri, walaupun dari sisi tujuan norma tidak bertentangan dengan UUD 1945.

b) Bahwa ketentuan Pasal 310 KUHP telah sering digunakan untuk melanggar hak konstitusional warga negara dalam menyatakan pendapat, menyampaikan informasi, memperjuangkan hak kolektif, serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Apalagi setelah MK membatalkan pasal-pasal penghinaan Presiden dan pejabat umum, serta pasal-pasal hatzai artikelen, Pasal 310 KUHP selalu digunakan untuk melanggar hak konstitusional dimaksud.

c) Bahwa pengertian pencemaran nama baik atau penghinaan sudah waktunya dibatasi dengan pernyataan tentang kondisi atau perbuatan seseorang untuk diketahui umum, padahal yang bersangkutan tidak dalam kondisi dimaksud atau tidak pernah melakukan perbuatan dimaksud. Dengan pengertian tersebut, masih terdapat perlindungan terhadap martabat seseorang.

d) Oleh karena itu Pasal 310 sampai Pasal 316 KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat. Sedangkan untuk melindungi martabat dan nama baik seseorang dari tuduhan atau sangkaan yang tidak benar dapat digunakan Pasal 317 dan

Pasal 318 KUHP.

Alternatif lain adalah mengajukan permohonan agar Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang kata “kehormatan atau nama baik seseorang” tidak mencakup kehormatan atau nama baik institusi atau lembaga negara atau pemerintahan, jabatan tertentu dan pejabatnya, serta pegawai negeri. Pasal 310 hingga Pasal 316 hanya berlaku untuk pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Sedangkan untuk institusi atau lembaga, pejabat, atau pegawai negeri, diberlakukan Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Dengan penggunaan Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP harus dibuktikan dulu bahwa laporan, tuduhan, atau sangkaan yang disampaikan adalah tidak benar atau palsu. Hal ini akan menjaga upaya kriminalisasi kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui penyampaian kritik atau laporan dengan maksud agar kritik itu dihentikan atau laporan itu tidak ditindaklanjuti. Apabila ketentuan Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP dinyatakan konstitusional bersyarat, maka khusus untuk Pasal 312 angka (2) harus dibatalkan karena secara khusus mengatur tentang pencemaran nama baik terhadap pegawai negeri.